Indra Utama 1)
Fahrudin JS Pareke dan Nasution 2)
ABSTRACT
The objective of this research is to Acquire Preview
Performance Recovery Group and maintainer, Knowing gaps/ inadequacies Recovery
Working Group and maintainer, Identify training needed by administrators and
custodians Recovery Group. This research
is a descriptive study with a qualitative approach. Data were collected through questionnaire to
30 respondents and conducted interviews
to 4 people and 4 Sub Working Group Facilitator District. Based on the results
of the study found that the respondents (administrators group users and
custodians) gives value - average overall element to the performance of groups
of users and custodians are 2, 36 which means Not Good. Of the five elements /
variables under study is related to availability of performance planning and
budgeting infrastructure maintenance activities, the controlled utilization and
maintenance of infrastructure, contributions of users as well as from the
others is manageable, the availability of physical progress reports on a
regular basis, the availability of technical skills of construction. For
elements - elements that need to be improved, then the required training in
order to cover a gap between the ideal performance/ standards organization with
actual performance.
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Berbagai upaya untuk mengatasi masalah kesenjangan antar
wilayah kemiskinan, dan pengangguran telah lama dilakukan oleh Pemerintah
melalui berbagai kebijakan dan program nasional. Mulai pada tahun 1994,
Pemerintah menjalankan Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang kemudian
dilanjutkan dengan Program Pembangunan Persiapan sarana
Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program
Pengembangan Persiapan Sarana Pedesaan (P2D), Program Penanggulangan Kemiskinan
di Perkotaan (P2KP), Proyek Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah
(P2MPD) dan PNPM - PISEW. PNPM – PISEW
merupakan Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi
Wilayah merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari program sebelumnya, yaitu
Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D).
Semua bangunan fisik yang dibangun oleh
program PNPM – PISEW tersebut pengelolaan dan pemeliharaannya di tangani
langsung oleh Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP). Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) dibentuk dan ditetapkan melalui Musyawarah
Desa yang difasilitasi oleh Fasilitator Kecamatan (FK). Kelompok Pemanfaat dan
Pemelihara (KPP) disahkan oleh Kepala Desa Atas atas sepengetahuan Camat.
Sesuai
dengan buku panduan program PNPM – PISEW, pembentukan KPP bertujuan untuk:
1) Berfungsinya
prasarana dan sarana yang telah dibangun secara berkelanjutan, guna
meningkatkan kualitas hidup dan tingkat perekonomian masyarakat.
2) Tumbuhnya
kemampuan masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber pembiayaan untuk
pemanfaatan dan pemeliharaan.
3) Meningkatnya
fungsi kelembagaan masyarakat di desa dan kecamatan dalam pengelolaan hasil
kegiatan.
4) Tumbuhnya
rasa memiliki terhadap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.
Keberadaan
KPP sangat penting bagi awetnya konstruksi bangunan hasil program PNPM –
PISEW. Oleh karena itu perlu dilakukan
penguatan kapasitas terhadap pengurus KPP, sehingga KPP bisa melakukan peran –
peran strategisnya. Beberapa indikator
terkait kinerja KPP adalah tersedianya perencanaan
kegiatan dan penganggaran pemeliharaan infrastruktur, terkendalinya pemanfaatan
dan pemeliharaan infrastruktur, terkelolanya kontribusi dari pengguna serta
bantuan pihak lain, tersedianya laporan perkembangan fisik secara rutin, tersedianya kemampuan teknis konstruksi.
Berdasarkan
realitas yang terjadi tersebut peneliti tertarik untuk melakukan suatu
penelitian dalam bentuk Tesis, yang berjudul ”Analisis Kinerja dan Identifikasi
Kebutuhan Pelatihan Kelompok Pemanfaat Dan Pemelihara Dalam Program PNPM –
PISEW”.
Rumusan Masalah
Permasalahan mendasar
yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Kinerja Kelompok
Pemanfaat dan Pemelihara (KPP).
2) Kesenjangan/Ketidakcakapan Kerja
Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP), 3) Pelatihan yang dibutuhkan oleh Kelompok
Pemanfaat dan pemelihara (KPP).
Tujuan
Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah
1) Memperoleh
Gambaran Kinerja Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara
2) Mengetahui
Kesenjangan/Ketidakcakapan Kerja Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara
3) Mengidentifikasi
Pelatihan yang dibutuhkan oleh pengurus Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara
Kegunaan
Penelitian
Bagi Peneliti
Dapat
mengaplikasikan ilmu manajemen SDM khususnya mengenai pengelolaan kinerja KPP
melalui pendidikan dan pelatihan.
Bagi Pihak Pengelola Program PNPM –
PISEW Bengkulu.
a) Memberi
informasi mengenai aspek – aspek apa saja yang perlu di perbaiki atau
ditingkatkan dalam kinerja KPP PNPM PISEW
b) Memberi
masukan faktor peningkatan kinerja yang dapat dilakukan melalui pelatihan.
Bagi Pihak lain.
Penelitian ini
diharapkan dapat memberi suatu sumbangan dan menjadi bahan untuk penelitian
selanjutnya di bidang pendidikan dan pelatihan bagi Kelompok Pemanfaat dan
Pemelihara.
TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian Kinerja
Pengertian
kinerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997: 503) adalah merupakan kata
benda (n) yang artinya: 1) sesuatu yang dicapai, 2) Prestasi yang
diperlihatkan, 3) kemampuan kerja (peralatan).
Menurut
Rivai (2005: 14) “kinerja merupakan hasil atau tingkat keberhasilan sesorang
secara keseluruhan selama periode tertentu didalam melaksanakan tugas
dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja,
target/sasaran atau criteria yang telah disepakati bersama”.
Pengertian
kinerja menurut Mangkunegara (2001: 67) adalah “hasil kerja secara kualitas dan
kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai
dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”.
Menurut Santos
(1999: 243), “kinerja diartikan sebagai sesuatu yang dikerjakan, seperti produk
ataupun jasa yang dihasilkan seseorang atau sekelompok orang”. Selanjutnya, As’ad (1998: 74), mengatakan “kinerja
sebagai hasil yang dicapai oleh seseorang menurut ukuran yang berlaku dalam
pekerjaan yang bersangkutan”.
Berdasarkan
pengertian diatas, dapat dipahami bahwa kinerja adalah suatu hasil kerja yang
dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas – tugas yang dibebankan kepadanya,
yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan.
Faktor
– faktor yang Mempengaruhi Kinerja
Teori
tentang kinerja adalah teori psikologi tentang proses tingkah laku seseorang
sehingga ia menghasilkan sesuatu yang
menjadi tujuan dari pekerjaan. Menurut
Tjiptono (1996: 219), “kinerja seseorang merupakan fungsi gabungan dari ketiga faktor
penting yaitu, kemampuan dan minat, kejelasan dan penerimaan atas penjelasan
peranan seseorang pekerja, serta tingkat motivasi”.
Selanjutnya
As’ad (1997: 102) menjelaskan bahwa “perbedaaan performance kerja antara orang yang satu dengan orang yang lainnya
dalam situasi kerja adalah karena perbedaaan karakteristik dan individu. Disamping itu, orang yang sama dapat
menghasilkan performance kerja yang
berbeda didalam situasi yang berbeda”.
Pengukuran
Kinerja
Menurut Irianto
(2000: 56) indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah
ditetapkan.
Sedangkan
menurut Manullang (1997: 87) mengatakan bahwa “penilaian kinerja adalah
mengukur siapa mengerjakan apa dengan baik.
Dalam hal ini penilaian kinerja mengacu pada suatu sistem formal dan
terstruktur yang mengukur, menilai dan mempengaruhi sifat – sifat yang
berkaitan dengan pekerjaan, perilaku dan hasil termasuk tingkat
ketidakhadiran”. Berarti, fokusnya
adalah untuk mengetahui seberapa produktif seseorang karyawan dan apakah ia bisa
bekerja sama atau lebih efektif pada masa yang akan datang, sehingga karyawan,
organisasi dan masyarakat semuanya
Kompetensi Kerja
Menurut
Aisworth, Smith dan Millership (2007: 73) mengatakan bahwa kompetensi merupakan
kombinasi pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan . kompetensi adalah kapasitas untuk menangani
suatu pekerjaan atau tugas berdasarkan suatu standar yang telah ditetapkan
suatu organisasi.
Menurut
Hutapea dan Thoha (2008: 4) mengemukan beberapa definisi kompetensi sebagai
berikut: 1) Boyatzis (1982): kompetensi didefinisikan sebagai kapasitas yang
ada pada seseorang yang bias membuat orang tersebut mampu memenuhi apa yang
disyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga organisasi tersebut
mampu mencapai hasil yang diharapkan, 2) Woordruffe (1991): membedakan antara
pengertian competence dan competency, yang mana competence diartikan sebagai konsep yang
berhubungan dengan pekerjaan, yaitu menunjukkan “wilayah kerja dimana orang
dapat menjadi kompeten atau unggul.
Sedangkan competency merupakan
konsep dasar yang berhubungan dengan orang, yaitu ,menunjukkan dimensi perilaku
yang melandasi perestasi unggul (competent).
Menurut
Watson Wyatt dalam Ruky (2003: 106) kompetensi merupakan kombinasi dari
keterampilan, pengetahuan dan perilaku yang dapat diamati dan diterapkan secara
kritis untuk suksesnya sebuah organisasi dan prestasi kerja serta kontribusi
pribadi karyawan terhadap organisasinya.
Pelatihan
Menurut
Notoatmojo (2003), pelatihan adalah suatu proses yang akan menghasilkan suatu
perubahan perilaku sasaran diklat.
Secara kongkret perubahan perilaku
ini berbentuk peningkatan kemampuan dari sasaran diklat.
Pelatihan menurut Gary Dessler (2009: 280)
adalah proses mengajarkan karyawan baru atau yang ada sekarang, keterampilan
dasar yang mereka butuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka”. Pelatihan
merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam
dunia kerja.
Tujuan umum pelatihan sebagai berikut: (1)
untuk mengembangkan keahlian, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan
lebih cepat dan lebih efektif, (2) untuk mengembangkan pengetahuan, sehingga
pekerjaan dapat diselesaikan secara rasional, dan (3) untuk mengembangkan sikap,
sehingga menimbulkan kemauan kerjasama dengan teman-teman pegawai dan
dengan manajemen (pimpinan).
Analisa
Kebutuhan Pelatihan
Analisis kebutuhan pelatihan akan mencerminkan keadaan
yang sesungguhnya yang dihadapi oleh para calon peserta pelatihan dalam
melaksanakan tugasnya, jika dibandingkan dengan sesuatu yang menjadi standar.
Dalam menganalisis kebutuhan
pelatihan dicoba dibandingkan antara hasil pekerjaan (kinerja) sekarang yang
sedang mereka kerjakan dengan apa yang diinginkan (kinerja yang diharapkan)
sesuai dalam standar operasi yang telah ditetapkan.
Adanya perbedaan antara kedua
kinerja tersebut merupakan petunjuk tentang adanya permasalahan yang dihadapi
oleh karyawan dan organisasi. Perbedaan atau masalah itu merupakan petunjuk apa
yang perlu disiapkan bagi pemilihan strategi (pelatihan atau non pelatihan) dan
pemilihan program pelatihan.
Analisis kebutuhan pelatihan adalah
suatu proses membandingkan kemampuan individu dengan standar operasional kerja
untuk menghasilkan kebutuhan pelatihan yang sebenarnya.
Analisis kebutuhan pelatihan memiliki berbagai fungsi yang meliputi:
1.
Mengumpulkan informasi kemampuan keterampilan, pengetahuan dan sikap.
2. Mengumpulkan tentang uraian
kerja dan uraian kerja yang sebenarnya.
3. Mendefenisikan/menetapkan secara terperinci manfaat
kemampuan yang sebenarnya.
4. Mengembangkan dukungan dengan melibatkan pengambil
keputusan.
5. Menyediakan data untuk
perencanaan.
Dalam
pelaksanaan identifikasi/penelitian tentang analisis kebutuhan pelatihan digunakan metode deskriptif yang secara harfiah adalah
penelitian untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi atau kejadian
yang tidak menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan,
atau mendapatkan makna dan implikasi, walaupun penelitian yang bertujuan untuk
menemukan hal-hal tersebut dapat mencakup juga metode-metode deskriptif.
Simamora (2004)
mengatakan bahwa analisa kebutuhan pelatihan merupakan suatu proses pengumpulan
dan analisis data dalam rangka mengidentifikasi bidang – bidang atau faktor – faktor
apa saja yang ada di dalam perusahaan yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki
agar kinerja pegawai dan produktivitas perusahaan menjadi meningkat. Tujuan penelitian kebutuhan ini adalah:
Mengingat bahwa pelatihan pada dasarnya diselenggarakan
sebagai sarana untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi gap (kesenjangan)
antara kinerja yang ada saat ini dengan kinerja standar atau yang diharapkan
untuk dilakukan oleh si pegawai, maka dalam hal ini analisis kebutuhan
pelatihan merupakan alat untuk mengidentifikasi gap-gap yang ada tersebut dan
melakukan analisis apakah gap-gap tersebut dapat dikurangi atau dihilangkan
melalui suatu pelatihan.
Menurut Handoko
(1995: 103) terdapat 2 (dua) tujuan utama dari program pelatihan, yaitu: “Pertama,
latihan dan pengembangan dilakukan untuk menutup “gap” antara kecakapan atau
kemampuan pegawai dengan permintaan jabatan. Kedua, program-program tersebut
diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja pegawai dalam
mencapai sasaran kerja yang telah ditetapkan.”
Pengertian analisis
kebutuhan pelatihan adalah suatu sistematika, penentuan pendidikan dan
pelatihan yang diperoleh dari tiga jenis analisis. Ketiga analisis ini
diperlukan dalam menentukan sasaran program pendidikan dan pelatihan. Ketiga
analisis tersebut adalah analisis organisasi, analisis pekerjaan, dan analisis
individu.
Alur Pikir
Berdasarkan
tinjauan pustaka dan tujuan penelitian maka sumber informasi yang akan
digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan KPP PNPM – PISEW dalam
rangka peningkatan kinerja adalah aspek – aspek yang berhubungan dengan kinerja
kelompok pemanfaat dan pemelihara, sebagai berikut:
a. Melakukan
Analisis Organisasional
Analisis ini
berusaha mengetahui apa tujuan dan sasaran yang ingin dicapai organisasi dalam
hal kinerja kelompok pemanfaat dan pemelihara, karena kebutuhan pelatihan
haruslah merupakan bagian dari keseluruhan visi, misi dan strategi organisasi.
b. Melakukan
Analisis Operasional
Analisis tingkat
ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi pengetahuan dan keterampilan yang
dibutuhkan kelompok pemanfaat dan pemelihara dalam melaksanakan pekerjaannya
sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan.
c. Melakukan
Analisis Personalia
Analisis di
tingkat ini akan difokuskan pada identifikasi kesenjangan antara pengetahuan
dan keterampilan yang dimiliki kelompok pemanfaat dan pemelihara saat ini
dengan kebutuhan pencapaian kinerja.
Kerangka
Penelitian
|
Kinerja
Standar
|
|
Kesenjangan
Kinerja
|
|
Kebutuhan
Pelatihan
|
|
Kinerja
Aktual
|
|
Kesenjangan
Kompetensi
|
Dalam melaksanakan pelatihan hal yang
paling utama dan pertama adalah
analisis
kebutuhan pelatihan. Analisis kebutuhan pelatihan akan mencerminkan keadaan
yang sesungguhnya yang dihadapi oleh para calon peserta pelatihan dalam
melaksanakan tugasnya, jika dibandingjkan dengan sesuatu yang menjadi standar.
Dalam menganalisis kebutuhan pelatihan dicoba dibandingkan
antara hasil pekerjaan (kinerja) sekarang yang sedang mereka kerjakan dengan
apa yang diinginkan (kinerja yang diharapkan) sesuai dalam standar operasi yang
telah ditetapkan.
Adanya perbedaan antara kedua
kinerja tersebut merupakan petunjuk tentang adanya permasalahan yang dihadapi
oleh karyawan dan organisasi. Perbedaan atau masalah itu merupakan petunjuk apa
yang perlu disiapkan bagi pemilihan strategi (pelatihan atau non pelatihan) dan
pemilihan program pelatihan.
METODOLOGI
PENELITIAN
Desain Penelitian
Penelitian ini
adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan agar peneliti
dapat mengeksplorasi lebih dalam tentang faktor penyebab tidak tercapainya
kinerja Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara di setiap desa yang mendapat program
PNPM – PISEW melalui observasi partisipatif dilapangan.
Definisi
Operasional
Penelitian
ini merupakan upaya untuk menganalisis kinerja dan mengidentifikasi kebutuhan
pelatihan kelompok pemanfaat dan pemelihara pada program PNPM – PISEW.
1. Kinerja
KPP adalah kinerja yang dicapai
berdasarkan buku panduan PNPM – PISEW yang dikeluarkan oleh sekretariat
nasional yang meliputi tersedianya perencanaan kegiatan dan penganggaran
pemeliharaan infrastruktur, terkendalinya pemanfaatan dan pemeliharaan
infrastruktur, terkelolanya kontribusi dari pengguna serta bantuan pihak lain,
tersedianya laporan perkembangan fisik secara rutin dan tersedianya kemampuan
teknis konstruksi.
2. Kompetensi
dan Kesenjangan Kompetensi Kerja adalah kapasitas untuk menangani suatu
pekerjaan berdasarkan suatu standar yang sudah ditetapkan. Sedangkan kesenjangan kompetensi kerja adalah
selisih antara standar yang sudah ditetapkan dengan standar kinerja
sesungguhnya.
3. Kebutuhan
Pelatihan yang dibutuhkan.
Tabel 3.1: Variabel Penelitian dan
Indikator
|
No
|
|
Variabel
|
Indikator
|
Cara mengukur
|
|
1
|
Kinerja KPP
|
Tersedianya
perencanaan kegiatan dan penganggaran pemeliharaan infrastruktur
|
-
KPP sudah memiliki perencanaan
kegiatan pemeliharaan secara rutin
-
KPP sudah memiliki penganggaran
kegiatan pemeliharaan secara rutin
-
Perencanaan dan penganggaran kegiatan
pemeliharaan sudah tertuang dalam bentuk form isian yang ditandatangani oleh
Kepala Desa dan ketua KPP
|
Kuisioner
|
|
|
|
Terkendalinya
pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur
|
KPP sudah
memiliki jadwal pertemuan rutin pengurus dengan anggota
-
KPP sudah memiliki aturan kelompok
secara tertulis
-
Setiap kegiatan KPP selalu di evaluasi
realisasi pelaksanaannya
|
Kuisioner
|
|
|
|
Terkelolanya
kontribusi dari pengguna serta bantuan pihak lain
|
-
Operasional KPP berasal dari iuran
anggota
-
Selain dari iuran anggota, Operasional
KPP juga berasal dari bantuan pemerintah desa
-
Selain dari iuran anggota, Operasional
KPP juga berasal dari bantuan pihak lain yang tidak mengikat
-
Selain dari iuran anggota, Operasional
KPP juga berasal dari usaha lain dari pengurus yang sah
|
Kuisioner
|
|
|
|
Tersedianya
laporan perkembangan fisik secara rutin
|
-
KPP memiliki berita acara pembentukan
-
KPP memiliki surat pernyataan
kesanggupan pemanfaatan dan pemeliharaan
-
KPP memiliki daftar pengurus dan
anggota
-
KPP selalu menggunakan buku notulen
rapat
-
KPP mempunyai catatan rencana dan
realisasi
-
KPP memiliki buku catatan keuangan
berupa kas harian
|
Kuisioner
|
|
|
|
Tersedianya kemampuan
teknis konstruksi
|
-
KPP memiliki jadwal rutin pemeriksaan
dan pemeliharaan
-
Anggota KPP ada yang sudah memahami
teknis pemeliharaan
-
Anggota KPP ada yang pernah bekerja
pada bidang konstruksi
-
Anggota KPP ada yang pernah sekolah
Kejuruan bidang Bangunan
|
Kuisioner
|
|
2
|
Kebutuhan Pelatihan
|
Kebutuhan Pelatihan
|
-
Identifikasi kebutuhan pelatihan yang
dibutuhkan
|
Wawancara
|
Metode
Pengambilan Sampel
Populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus KPP yang terdiri dari ketua,
sekretaris dan bendahara yang ada di program PNPM – PISEW di provinsi Bengkulu
yang berjumlah 285 KPP. Subjek penelitian adalah data individu pengurus KPP yaitu
ketua dan sekretaris atau bendahara yang ada di empat kabupaten yang mendapat
program PNPM – PISEW. Sedangkan untuk
wawancara adalah Fasilitator Kecamatan dan PJOK kecamatan.
Tabel
3.2: Kerangka Sampling
|
No
|
Kabupaten
|
Jumlah KPP
|
Jumlah Sampel KPP
|
Jumlah Responden setiap KPP
|
Total Responden
|
|
1
|
Rejang Lebong
|
58
|
3
|
2
|
6
|
|
2
|
Lebong
|
59
|
3
|
2
|
6
|
|
3
|
Kaur
|
53
|
3
|
2
|
6
|
|
4
|
Muko Muko
|
115
|
6
|
2
|
12
|
|
|
Jumlah
|
285
|
15
|
2
|
30
|
Dengan
menggunakan proporsional klaster Random sampling sebanyak 15 KPP dari total 285
KPP. Masing – masing KPP diwakili oleh
ketua dan sekretaris sebagai responden (Uma Sekara, 2006).
Metode
Pengumpulan Data
Kegiatan
pengumpulan data dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sesuai jenis
data yang akan digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:
1) Angket/Kuisioner
Angket
atau kuisioner merupakan sekumpulan daftar pertanyaan yang lengkap dan
terperinci, yang butir – butirnya berhubungan dengan masalah penelitian. Angket yang digunakan berbentuk tertutup
dengan menggunakan skala likert, sehingga responden tinggal memilih salah satu
alternative jawaban yang disediakan.
Masing – masing item pilihan jawaban dalam angket memiliki skor.
Alternative jawaban responden tersebut, yaitu:
1. Alternative
pilihan jawaban Sangat Setuju (SS), skor 5
2. Alternative
pilihan jawaban Setuju (S), skor 4
3. Alternative
pilihan jawaban Cukup Setuju (CS), skor 3
4. Alternative
pilihan jawaban Kurang Setuju (KS), skor 2
5. Alternative
pilihan jawaban Tidak Setuju (TS), skor 1
Responden hanya
memilih salah satu jawaban dari alternative yang disediakan, sesuai dengan
kenyataan yang dihadapi atau dialaminya.
Jawaban yang diberikan responden dalam bentuk membubuhkan tanda check
list (√) sebagai jawaban pendek.
2) Wawancara
mendalam/Indefth interview
Wawancara jenis
ini tidak dilaksanakan dengan struktur ketat, tetapi dengan pertanyaan yang
semakin focus pada permasalahan sehingga informasi yang dikumpulkan cukup
mendalam, akan tetapi tetap mengacu pada pedoman wawancara yang telah ada
sehingga informan memberikan informasi yang sebenarnya terutama berkenaan
dengan perasaan, sikap, dan pandangan mereka terhadap pelaksanaan kerja.
Metode
Analisis
Analisis data
menurut Nasution (1996: 126) dilakukan dengan tiga langkah yaitu: reduksi,
display dan verifikasi. Sedangkan menurut Moleong (1996: 103) adalah
proses mengatur urutan data, mengorganisasikan di dalam suatu pola, kategori
dan uraian dasar sehingga memberikan arti yang signifikan terhadap analisis,
menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi uraian.
Dengan merujuk
kepada pendapat Nasution (1996: 126) maka analisis data dalam penelitian dapat penulis
uraikan sebagai berikut:
1. Analisis Deskriptif Kualitatif
a.
Reduksi Data
Berbagai
data masukan pada peneliti yang berkaitan dengan kinerja KPP PNPM – PISEW Provinsi Bengkulu, dilakukan
seleksi dengan mereduksi data dan informasi difokuskan kepada hal-hal yang
sangat penting dan signifikan. Diharapkan dari hasil reduksi data akan membantu
peneliti dalam hal pencarian kembali, pengkodean dan member gambaran yang lebih
matang dari hasil pengamatan.
b. Display
Data
Display
data yaitu penampilan data berupa Tabulasi, kutipan wawancara dan pengisian
kuisioner sehingga dapat menjelaskan struktur masalah dalam tema-tema yang
sistematis dan dapat membantu peneliti dalam membuat kesimpulan yang lebih
tepat. Misalnya bagaimana tersedianya perencanaan kegiatan dan penganggaran
pemeliharaan infrastruktur, terkendalinya pemanfaatan dan pemeliharaan
infrastruktur.
c.
Mengambil Kesimpulan
dan Verifikasi
Verifikasi
dengan metode triangulasi yaitu melakukan cek dan ricek kepada pihak-pihak
terkait yang menjadi subyek pendukung dalam penelitian ini. Dengan melalui
tahap reduksi data dan display data, peneliti melakukan penarikan kesimpulan
setela semua persoalan serta berbagai data dan informasi terungkap.
2.
Analisis Kuantitatif
a. Pengukuran
Data atau Skoring
Penilaian
terhadap kinerja KPP PNPM – PISEW Provinsi Bengkulu oleh pengurus terhadap
unsur - unsur kinerja KPP, yakni: tersedianya perencanaan kegiatan dan
penganggaran pemeliharaan infrastruktur, terkendalinya pemanfaatan dan
pemeliharaan infrastruktur, terkelolanya kontribusi dari pengguna serta bantuan
pihak lain, tersedianya laporan perkembangan fisik secara rutin dan tersedianya
kemampuan teknis konstruksi. Sistem
penilaiannya dilakukan dengan menghitung skala interval persepsi responden
dengan rumus :
Skor Nilai Tertinggi – Skor Nilai Terendah
Skala
interval rata-rata = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
Jumlah
Kelas Interval
Pilihan jawaban menggunakan skala likert Tidak Setuju sampai
dengan Sangat Setuju. Jawaban tidak setuju diberi skor 1; kurang setuju diberi
skor 2; cukup setuju diberi skor 3; setuju diberi skor 4; dan sangat setuju
diberi skor 5. Dari pilihan jawaban tersebut, selanjutnya dimasukkan ke dalam
rumus di atas:
5 - 1
Skala interval
= ¾¾¾ = 0,80
5
Selanjutnya, persepsi responden di kelompokkan ke dalam kelas interval
berikut ini:
Nilai
Rata-rata Persepsi Interprestasi
1,00
– 1,79 Tidak
Baik
1,80
– 2,59 Kurang
Baik
2,60
– 3,39 Cukup
Baik
3,40
– 4,19 Baik
4,20
– 5,00 Sangat
Baik
HASIL
PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum
Program PNPM - PISEW
PNPM – PISEW merupakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan
Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah merupakan kelanjutan dan penyempurnaan
dari program sebelumnya, yaitu Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D).
Salah satu kegiatan yang dihasilkan dari
Program PNPM - PISEW adalah Peningkatan pelayanan infrastruktur
sosial ekonomi pedesaan yang meliputi pembangunan infrastruktur pada 6 (enam)
kategori, yaitu: 1) Infrastruktur Transportasi, 2) Peningkatan
Produksi Pertanian, 3) Peningkatan Pemasaran Pertanian, 4) Air Bersih dan
Sanitasi Lingkungan, 5) Pendidikan, 6) Kesehatan.
Tujuan
Mempercepat
pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan dengan berbasis pada sumberdaya lokal
untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah, pengentasan kemiskinan,
memperbaiki pengelolaan pemerintahan daerah di tingkat kabupaten, kecamatan,
dan desa (local governance), serta
penguatan institusi lokal di tingkat desa.
Sasaran
1.
Pengurangan tingkat kemiskinan melalui penciptaan lapangan
kerja.
2.
Peningkatan pelayanan infrastruktur sosial ekonomi pedesaan
yang meliputi pembangunan infrastruktur pada 6 (enam) kategori, yaitu : (i)
transportasi (ii) produksi pertanian, (iii) pemasaran pertanian, (iv) air
bersih dan sanitasi, (v) pendidikan, serta (vi) kesehatan;
3.
Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam proses
pembangunan, yang tercermin dari menguatnya fungsi KDS, melalui rangkaian pelaksanaan musyawarah
pembangunan dari tingkat desa hingga ke tingkat kabupaten.
Karakteristik
Responden (anggota dan Pengurus KPP)
Penggalian
data dari anggota dan pengurus KPP dilakukan dengan menyebarkan kuesioner
sebanyak 30 orang responden yang terlibat dalam kelompok pemanfaat dan
pemelihara program PNPM – PISEW provinsi Bengkulu. Berdasarkan kuesioner didapati gambaran
mengenai identitas responden yaitu jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan
jenis pekerjaan, sebagaimana disajikan pada table – tabel berikut ini.
Karakteristik
Responden Berdasarkan Faktor Demografis
Berdasarkan
faktor demografis diketahui komposisi responden berdasarkan jenis kelamin,
usia, pendidikan, dan jenis pekerjaan, sebagaimana disajikan dalam tabel 4.2.1
Tabel
4.2.1: Jumlah Persentase Responden Beradasarkan Faktor Demografis
|
Faktor
Demografi
|
Keterangan
|
Jumlah
(orang)
|
Persentase
|
|
Jenis Kelamin
|
Laki – Laki
|
30
|
100%
|
|
Perempuan
|
0
|
0%
|
|
|
Jumlah
|
30
|
100%
|
|
|
Usia
|
<
25 tahun
|
-
|
-
|
|
25
– 35 tahun
|
3
|
10%
|
|
|
36
– 45 tahun
|
19
|
63%
|
|
|
46
– 55 tahun
|
6
|
20%
|
|
|
>55
tahun
|
2
|
7%
|
|
|
Jumlah
|
30
|
100%
|
|
|
Pendidikan
|
SD
|
-
|
-
|
|
SMP
|
5
|
17%
|
|
|
SMA
|
20
|
66%
|
|
|
D3/S1//S2
|
5
|
17%
|
|
|
Jumlah
|
30
|
100%
|
|
|
Pekerjaan
|
PNS/TNI/Polri
|
2
|
7%
|
|
Petani
|
16
|
53%
|
|
|
Swasta
|
12
|
40%
|
|
|
Jumlah
|
30
|
100%
|
|
Sumber:
hasil Penelitian 2012
Dari tabel 4.2.1
diketahui bahwa semua responden adalah laki – laki. Banyaknya responden laki – laki tersebut
karena memang kegiatan yang dilakukan oleh KPP sebagian besar terkait dengan
pemeliharaan konstruksi. Masyarakat
Bengkulu masih beranggapan bahwa untuk kegiatan konstruksi masih dinominasi
oleh laki- laki.
Berdasarkan
faktor demografi usia, dapat dilihat bahwa umur responden mayoritas berada pada
usia 36 – 45 tahun. Dan sebagian kecil yang berusia < dari 25 tahun dan
lebih dari 55 tahun. Pada usia 36 – 45
tahun adalah usia produktif untuk bekerja dan memiliki kematangan untuk
menyelesaikan pekerjaan dengan baik.
Ditinjau
dari latar belakang pendidikan responden diketahui bahwa rata – rata pendidikan
responden adalah SMA/SMK sebanyak 20 orang dan tamat SMP 5 orang serta D3/S1/S2
sebanyak 5 orang. Untuk yang memiliki
latar belakang pendidikan SMP, pengetahuan tentang konstruksi relatif
sedikit.
Berdasarkan
pekerjaan, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden adalah petani 16 orang,
swasta 12 orang dan PNS 2 orang.
Responden dari swasta, sebagian besar pernah bekerja pada proyek
konstruksi di masing – masing daerah.
Sedangkan untuk petani, selain sebagai petani, pada masa- masa senggang
juga memiliki pekerjaan sambilan, baik sebagai tukang atau kenek tukang.
Hasil Penelitian
Dari
hasil penelitian tentang kinerja KPP di program PNPM – PISEW provinsi Bengkulu,
peneliti melakukan penelitian melalui pertanyaan dalam bentuk kuesioner dengan
jumlah objek 15 KPP dari jumlah 285 KPP.
Subjek penelitian adalah
data individu pengurus KPP yaitu ketua dan sekretaris atau bendahara yang ada
di empat kabupaten yang mendapat program PNPM – PISEW. Sedangkan untuk wawancara adalah Fasilitator Kecamatan
dan PJOK kecamatan.
Kinerja
KPP dilihat dari unsur “Tersedianya Perencanaan dan
Penganggaran
Pemeliharaan Infrastruktur”
Penilaian kinerja dilihat dari unsur/variabel
ketersediaan perencanaan dan penganggaran pemeliharaan infrastruktur terdiri dari 3 unsur penilaian. Unsur – unsur penilaian tersebut, meliputi:
tersedianya perencanaan kegiatan pemeliharaan secara rutin, ketersediaan
penganggaran, ketersediaan form isian yang sudah ditandatangani oleh kepala
desa dan ketua KPP, sebagaimana disajikan pada table 4.3.1 berikut ini.
Tabel
4.3.1: Tanggapan Responden terhadap Tersedianya
perencanaan
kegiatan dan penganggaran pemeliharaan infrastruktur
|
No
|
Item Pertanyaan
|
Frekuensi Jawaban
|
Jumlah Skor
|
Jumlah Responden
|
Rata-Rata
|
Keterangan
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||||||
|
1
|
KPP sudah
memiliki perencanaan kegiatan pemeliharaan secara rutin
|
7
|
10
|
13
|
|
|
66
|
30
|
2.20
|
Kurang Baik
|
|
2
|
KPP sudah
memiliki penganggaran kegiatan pemeliharaan secara rutin
|
5
|
12
|
13
|
|
|
68
|
30
|
2.27
|
Kurang Baik
|
|
3
|
pemeliharaan sudah tertuang dalam
bentuk form isian yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan ketua KPP
|
9
|
11
|
10
|
|
|
61
|
30
|
2.03
|
Kurang Baik
|
|
|
Rata – Rata
|
|
|
|
|
|
65
|
30
|
2.17
|
Kurang Baik
|
Sumber:
hasil Penelitian 2012
Berdasarkan
hasil kuesioner, didapati bahwa nilai rata- rata untuk unsur/variable
tersedianya perencanaan kegiatan dan penganggaran pemeliharaan infrastruktur
adalah sebesar 2.17. Dengan nilai
tersebut kinerja KPP masuk dalam
kategori kurang baik. Dari jumlah
responden yang mewakili KPP tersebut rata – rata hanya kurang dari 50 % (13 responden) yang memiliki perencanaan
kegiatan pemeliharaan. Untuk item KPP
yang sudah memiliki penganggaran kegiatan rata – rata kurang 50% ( 13 responden).
Berikut tanggapan Pokja Kecamatan:
Pokja
Kecamatan 1:
Salah
satu persyaratan pada saat penandatanganan SP3 adalah harus sudah ada KPP. Ya,
selama ini KPP hanya bekerja pada saat ada bangunan konstruksi yang sudah mulai
rusak. Hanya ada beberapa KPP saja yang memiliki perencanaan dan penganggaran,
terutama KPP jalan usaha tani/sentra produksi.
Pokja Kecamatan 2:
Saya
kira, setiap KPP pasti sudah memiliki perencanaan tentang kegiatan apa yang
dilakukan. Tetapi mungkin masalah penganggaran masih berasal dari iuran anggota
masing – masing.
Pokja
Kecamatan 3:
Dari
konfirmasi dengan kepala desa, KPP ada yang berjalan ada yang tidak, nanti saya
coba konfirmasi karena saya baru pindah.
Berdasarkan
wawancara dengan Pokja Kecamatan, didapati bahwa pada dasarnya kegiatan yang
dilakukan oleh kelompok pemanfaat dan pemelihara sudah berjalan walaupun masih bersifat
temporer dan belum rutin. Dari 30
responden, 13 diantaranya menjawab bahwa di KPP sudah ada perencanaan dan
penganggaran.
Kinerja
KPP dilihat dari unsur “Terkendalinya Pemanfaatan dan
Pemeliharaan Infrastruktur”
Penilaian
kinerja dilihat dari unsur/variabel terkendalinya pemanfaatan dan pemeliharaan
infrastruktur terdiri dari 3 unsur
penilaian. Unsur – unsur penilaian
tersebut, meliputi: adanya jadwal pertemuan rutin pengurus dan anggota KPP,
adanya aturan kelompok secara tertulis dan adanya evaluasi terhadap realisasi
pelaksanaan kegiatan.
Tabel 4.3.2: Tanggapan Responden terhadap Terkendalinya pemanfaatan
dan
pemeliharaan
infrastruktur
|
No
|
Item Pertanyaan
|
Frekuensi Jawaban
|
Jumlah Skor
|
Jumlah Responden
|
Rata-Rata
|
Keterangan
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||||||
|
1
|
KPP sudah
memiliki jadwal pertemuan rutin pengurus dengan anggota
|
8
|
6
|
16
|
|
|
68
|
30
|
2.27
|
Kurang Baik
|
|
2
|
KPP sudah
memiliki aturan kelompok secara tertulis
|
9
|
13
|
8
|
|
|
59
|
30
|
1.97
|
Kurang Baik
|
|
3
|
Setiap kegiatan KPP selalu di evaluasi
realisasi pelaksanaannya
|
12
|
9
|
9
|
|
|
57
|
30
|
1.90
|
Kurang Baik
|
|
|
Rata – Rata
|
|
|
|
|
|
61.33
|
30
|
2.04
|
Kurang Baik
|
Sumber:
hasil Penelitian 2012
Berdasarkan
hasil kuesioner, didapati bahwa nilai rata- rata untuk untuk unsur/variable
terkendalinya pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur adalah sebesar 2.04. Dengan nilai tersebut kinerja KPP masuk dalam kategori kurang baik.
Dari 30 sampel penelitian, KPP yang
sudah memiliki jadwal pertemuan 16 responden menjawab sudah memiliki jadwal
pertemuan rutin. Artinya masih 14 responden
yang belum memiliki jadwal pertemuan.
Berikut tanggapan Pokja Kecamatan:
Pokja
Kecamatan 1:
Saya
belum melihat pertemuan KPP. Padahal
beberapa waktu yang lalu ada laporan terkait dengan rusaknya jalan usaha tani
karena ada truk yang lewat membawa muatan penuh.
Pokja Kecamatan 2:
Saya
kira, setiap KPP pasti sudah memiliki jadwal pertemuan paling tidak pertemuan
triwulan. Tentunya juga memiliki aturan kelompok sehingga dikemudian hari tidak
ada keributan.
Pokja
Kecamatan 3:
Pasti
yang namanya organisasi ada jadwal pertemuan. Apalagi KPP yang memang tugasnya
memelihara bangunan yang memang sangat mereka butuhkan
Dari perbandingan data kuesioner dan
wawancara, dapat dikatakan bahwa untuk aspek terkendalinya pemanfaatan dan
pemeliharaan infrastruktur, dari realisasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan
oleh kelompok pemanfaat dan pemelihara, yang sudah melakukan evaluasi baru
sekitar 30% dari total sampel yang ada.
Sedangkan KPP yang sudah memiliki aturan tertulis baru sekitar 27 % dari
total sampel yang ada.
Kinerja
KPP dilihat dari unsur “Terkelolanya Kontribusi dari Pengguna
Serta Bantuan Pihak lain”
Penilaian
kinerja dilihat dari unsur/variabel terkelolanya kontribusi dari pengguna serta
bantuan pihak lain yang terdiri dari 3 unsur penilaian. Unsur – unsur penilaian tersebut, meliputi:
adanya operasional KPP yang berasal dari iuran anggota, adanya sumber pendanaan
yang berasal dari bantuan pemerintah, pihak lain yang tidak mengikat, serta
usaha lain KPP yang sah yang dikelola dengan baik.
Tabel
4.3.3: Tanggapan Responden terhadap Terkelolanya
kontribusi dari
pengguna
serta bantuan pihak lain
|
No
|
Item Pertanyaan
|
Frekuensi Jawaban
|
Jumlah Skor
|
Jumlah Responden
|
Rata-Rata
|
Keterangan
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||||||
|
1
|
Operasional
KPP berasal dari iuran anggota telah dikelola dengan baik
|
1
|
4
|
24
|
1
|
|
85
|
30
|
2.83
|
Cukup Baik
|
|
2
|
Selain dari
iuran anggota, Operasional KPP juga berasal dari bantuan pemerintah desa
telah dikelola dengan baik
|
12
|
18
|
|
|
|
48
|
30
|
1.60
|
Kurang Baik
|
|
3
|
Selain dari
iuran anggota, Operasional KPP juga berasal dari bantuan pihak lain yang
tidak mengikat dikelola dengan baik
|
13
|
13
|
4
|
|
|
51
|
30
|
1.70
|
Kurang Baik
|
|
4
|
Selain dari iuran anggota, Operasional
KPP juga berasal dari usaha lain dari pengurus yang sah dikelola dengan baik
|
16
|
8
|
6
|
|
|
50
|
30
|
1.67
|
Kurang Baik
|
|
|
Rata – Rata
|
|
|
|
|
|
58.5
|
30
|
1.95
|
Kurang Baik
|
Sumber:
hasil Penelitian 2012
Berdasarkan
hasil kuesioner, didapati bahwa nilai rata- rata untuk unsur/variable
terkelolanya kontribusi dari pengguna serta bantuan pihak lain adalah sebesar
1.95. Kinerja KPP masuk dalam kategori
kurang baik. Dalam unsur/ variable ini
kontribusi dana operasional KPP baru semata – mata bersumber dari iuran anggota
KPP (25 responden). Dari 30 responden
yang ada, 6 responden menjawab bahwa selain dari iuran anggota KPP juga sudah
memiliki usaha lain yang menjadi sumber pendapatan KPP.
Berikut tanggapan Pokja Kecamatan:
Pokja
Kecamatan 1:
Dari
pihak kecamatan maupun desa tidak ada anggaran untuk membantu biaya operasional
KPP. Tetapi dari anggota, saya mendengar
ada iuran wajib.
Pokja Kecamatan 2:
KPP
di kecamatan kami, malah sudah memiliki usaha air isi ulang. Sehingga sebagian keuntungan dapat menambah
pemasukan KPP.
Pokja
Kecamatan 3:
Sumber
pendanaan masih berasal dari iuran anggota dan pengurus. Biasanya setiap panen mereka membayar ke
bendahara. Jumlahnya sesuai dengan
kesepakatan yang sudah dibuat.
Dari
perbandingan data wawancara dan kuesioner tersebut, sumber pendanaan KPP secara
umum masih mengandal dari iuran para anggota.
Dari total sampel yang ada menjawab bahwa sumber pendanaan dari iuran
anggota dan tidak ada alokasi bantuan dari pemerintah desa.
Kinerja
KPP dilihat dari unsur “Tersedianya Laporan Perkembangan
Fisik Secara Rutin”
Penilaian
kinerja dilihat dari unsur/variabel tersedianya laporan perkembangan fisik yang
terdiri dari 6 unsur penilaian. Unsur –
unsur penilaian tersebut, meliputi: adanya berita acara KPP, adanya surat
kesanggupan pemanfaatan dan pemeliharaan, adanya daftar pengurus dan anggota,
adanya buku notulen rapat, adanya buku catatan rencana dan realisasi serta
adanya pembukuan untuk pencatatan keuangan KPP.
Tabel 4.3.4 : Tanggapan
Responden terhadap Tersedianya laporan
perkembangan fisik secara rutin
|
No
|
Item Pertanyaan
|
Frekuensi Jawaban
|
Jumlah Skor
|
Jumlah Responden
|
Rata-Rata
|
Keterangan
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||||||
|
1
|
KPP memiliki
berita acara pembentukan
|
1
|
1
|
21
|
7
|
|
94
|
30
|
3.13
|
Cukup Baik
|
|
2
|
KPP memiliki surat
pernyataan kesanggupan pemanfaatan dan pemeliharaan
|
4
|
3
|
17
|
6
|
|
85
|
30
|
2.83
|
Cukup Baik
|
|
3
|
KPP memiliki
daftar pengurus dan anggota
|
1
|
1
|
19
|
9
|
|
96
|
30
|
3.20
|
Cukup Baik
|
|
4
|
KPP selalu
menggunakan buku notulen rapat
|
9
|
11
|
7
|
3
|
|
64
|
30
|
2.13
|
Kurang Baik
|
|
5
|
KPP mempunyai
catatan rencana dan realisasi
|
7
|
10
|
13
|
|
|
66
|
30
|
2.20
|
Kurang Baik
|
|
6
|
KPP memiliki buku catatan keuangan
berupa kas harian
|
8
|
8
|
14
|
|
|
66
|
30
|
2.20
|
Kurang Baik
|
|
|
Rata – Rata
|
|
|
|
|
|
78.5
|
30
|
2.62
|
Cukup Baik
|
Sumber:
hasil Penelitian 2012
Berdasarkan
hasil kuesioner, didapati bahwa nilai rata- rata untuk unsur/variable Tersedianya
laporan perkembangan fisik secara rutin adalah sebesar 2.62. Kinerja KPP masuk masuk dalam kategori Cukup
Baik. Dari 30 sampel yang ada sebanyak 28
responden mengisi bahwa KPP sudah memiliki berita acara pembentukan. Sedangkan
untuk surat pernyataan kesanggupan pemanfaatan dan pemeliharaan sebanyak 23
responden mengisi memiliki.
Berikut tanggapan Pokja Kecamatan:
Pokja
Kecamatan 1:
Hampir
semua KPP memiliki berita acara pembentukan serta memiliki surat kesanggupan
pemanfaatan dan pemeliharaan. Wach, sudah pastilah setiap KPP memiliki anggota
dan pengurus. Secara administrasi pasti
memilik pembukuan.
Pokja Kecamatan 2:
Waktu
penandatangan SP3, LKD harus menyiapkan KPP yang dibuktikan dengan berita
acara. Setiap KPP memiliki anggota dan
pengurus. Kalau masalah administrasi
pembukuan, saya kurang tau juga.
Pokja
Kecamatan 3:
Saya
nggak tau, Mas, Mungkin saja ada
Dari
data wawancara dan kuesioner didapat informasi bahwa hampir semua KPP sudah
memiliki berita acara pembentukan dan memili daftar pengurus dan anggota. Sedangkan untuk kelengkapan administrasi
berupa buku catatan keuangan dan catatan realisasi masih rendah..
Kinerja
KPP dilihat dari unsur “Tersedianya Kemampuan Teknis
Konstruksi”
Penilaian kinerja dilihat dari
unsur/variabel tersedianya laporan perkembangan fisik yang terdiri dari 4 unsur
penilaian. Unsur – unsur penilaian
tersebut, meliputi: adanya jadwal pemeriksaan dan pemeliharaan secara rutin,
adanya pemahaman teknis pemeliharaan, adanya latar belakang pekerjaan
konstruksi dan latar belakang pendidikan yang terkait dengan konstruksi.
Tabel
4.3.5: Tanggapan Responden terhadap
Tersedianya kemampuan teknik
Konstruksi
|
No
|
Item Pertanyaan
|
Frekuensi Jawaban
|
Jumlah Skor
|
Jumlah Responden
|
Rata-Rata
|
Keterangan
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||||||
|
1
|
KPP memiliki
jadwal rutin pemeriksaan dan pemeliharaan
|
13
|
5
|
9
|
3
|
|
62
|
30
|
2.07
|
Kurang Baik
|
|
2
|
Anggota KPP ada yang sudah memahami
teknis pemeliharaan
|
1
|
1
|
16
|
12
|
|
99
|
30
|
3.30
|
Cukup Baik
|
|
3
|
Anggota KPP ada yang pernah bekerja
pada bidang konstruksi
|
2
|
4
|
14
|
10
|
|
92
|
30
|
3.07
|
Cukup Baik
|
|
4
|
Anggota KPP ada yang pernah sekolah
Kejuruan bidang Bangunan
|
4
|
7
|
14
|
5
|
|
80
|
30
|
2.67
|
Cukup Baik
|
|
|
Rata - Rata
|
|
|
|
|
|
83.25
|
30
|
2.78
|
Cukup Baik
|
Sumber:
hasil Penelitian 2012
Berdasarkan
hasil kuesioner, didapati bahwa nilai rata- rata untuk variable Tersedianya teknis
konstruksi adalah sebesar 2.78 Kinerja
KPP masuk masuk dalam kategori cukup baik.
Berikut tanggapan Pokja Kecamatan:
Pokja
Kecamatan 1:
Hampir
semua anggota KPP paham masalah konstruksi pasti setiap KPP sudah memiliki
jadwal rutin.
Pokja Kecamatan 2:
Setahu
saya, sebagian besar pengurus KPP pernah bekerja pada saat pembangunan gedung
yang berasal dari provinsi. Paling tidak mereka pernah sekolah di SMA/SMK.
Pokja
Kecamatan 3:
Belum
ada kegiatan, Mas. Tapi saya yakin mereka sudah ada jadwal rutin.
Dari
data wawancara dan kuesioner didapat bahwa 28 responden menjawab, memahami
teknis konstruksi terkait dengan kerja mereka.
Tingkat pemahaman yang tinggi tersebut tidak dibarengi dengan adanya
jadwal pemeriksaan dan pemeliharaan yang rutin.
Rekapitulasi
Kinerja KPP secara keseluruhan
Rekapitulasi
kinerja kelompok pemanfaat dan pemelihara yang didapat dari penjumlahan kelima
indikator hasil kuesioner dibandingkan dengan nilai standar minimal
organisasi. Berdasarkan data yang ada
pada tabel 4.3.6 dapat dilihat bahwa kinerja kelompok pemanfaat dan pemelihara
berdasarkan lima indikator yang ada adalah sebesar 2.36. Sedangkan standar minimal organisasi adalah
2.60, ini berarti terdapat kesenjangan atau ketidakcapaian kinerja kelompok
pemanfaat dan pemelihara sebesar 2.24. unsur/variable
yang memberikan kontribusi terhadap adanya kesenjangan tersebut adalah
pengelolaan kontribusi dari pengguna dan bantuan pihak lain, pengendalian dan
pemanfaatan infrastruktur, dan penyediaan perencanaan dan penganggaran
pemeliharaan infrastruktur.
Tabel 4.3.6: Rekapitulasi Kinerja
KPP secara keseluruhan
|
No
|
Unsur
|
Nilai
Kuesioner
|
Nilai
standar organisasi
|
Selisih
|
|
1
|
Tersedianya
perencanaan kegiatan dan penganggaran pemeliharaan infrastruktur
|
2.17
|
2.60
|
-0.43
|
|
2
|
Terkendalinya
pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur
|
2.04
|
2.60
|
-0.56
|
|
3
|
Terkelolanya
kontribusi dari pengguna serta bantuan pihak lain
|
1.95
|
2.60
|
-0.65
|
|
4
|
Tersedianya
laporan perkembangan fisik secara rutin
|
2.62
|
2.60
|
0.02
|
|
5
|
Tersedianya
kemampuan teknis konstruksi.
|
2.78
|
2.60
|
0.18
|
|
|
Rata – rata
keseluruhan
|
2.36
|
2.60
|
-0.24
|
Sumber:
hasil Penelitian 2012
Identifikasi
Kebutuhan Pelatihan KPP
Identifikasi
kebutuhan pelatihan dapat dilihat dari hasil rekapitulasi kinerja kelompok
pemanfaat dan pemelihara secara keseluruhan yang dibandingkan dengan standar
minimal organisasi. Indikator yang
memiliki nilai paling kecil adalah prioritas utama materi yang harus diberikan
dalam pelatihan. Berdasarkan tabel 4.3.7
tentang identifikasi kebutuhan pelatihan kelompok pemanfaat dan pemelihara,
unsur – unsur yang menjadi prioritas utama dalam pelatihan berdasarkan skor gap
yang paling tinggi adalah:
1. Pengelolaan
kontribusi dari pengguna dan bantuan pihak lain
2. Pengendalian
pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur
3. Penyediaan
perencanaan dan penganggaran kegiatan
Dari
tabel tersebut juga dapat dilihat, ada dua unsur yang memiliki skor melebihi
standar minimal organisasi. Namun
demikian kedua unsur tersebut perlu juga dilakukan penguatan dalam rangka
peningkatan kinerja melalui pelatihan. Dengan catatan jika pelatihan terhadap
ketiga unsur yang memiliki gap paling tinggi sudah dilakukan. Unsur – unsur
tersebut adalah:
1. Penyediaan
kemampuan teknis konstruksi
2. Penyedian
laporan perkemabangan fisik secara rutin
Tabel
4.3.7: Identifikasi Kebutuhan Pelatihan KPP
|
No
|
Unsur
|
Nilai
Kuesioner
|
Nilai
standar organisasi
|
Selisih
|
|
1
|
Tersedianya
perencanaan kegiatan dan penganggaran pemeliharaan infrastruktur
|
2.17
|
2.60
|
-0.43
|
|
2
|
Terkendalinya
pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur
|
2.04
|
2.60
|
-0.56
|
|
3
|
Terkelolanya
kontribusi dari pengguna serta bantuan pihak lain
|
1.95
|
2.60
|
-0.65
|
|
4
|
Tersedianya
laporan perkembangan fisik secara rutin
|
2.62
|
2.60
|
0.02
|
|
5
|
Tersedianya
kemampuan teknis konstruksi.
|
2.78
|
2.60
|
0.18
|
|
|
Rata – rata
keseluruhan
|
2.36
|
2.60
|
-0.24
|
Sumber:
hasil Penelitian 2012
Berdasarkan
hasil dari kuesioner, unsur – unsur / variable yang perlu dilakukan penguatan
kapasitas bagi anggota dan pengurus KPP adalah pelatihan yang terkait dengan
pembuatan dokumen perencanaan dan penganggaran KPP, pelatihan yang terkait
dengan bagaimana mengendalikan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur,
pelatihan yang terkait dengan bagaimana mengelola keuangan serta menghimpun
dana untuk kegiatan KPP serta pelatihan bagaimana membuat administrasi laporan
perkembangan fisik secara rutin.
Hasil
wawancara dengan Fasilitator Kecamatan:
Fasilitator
Kecamatan 1:
Selama
ini KPP belum mendapatkan pelatihan yang optimal sesuai dengan tupoksi KPP itu
sendiri. Pelatihan yang ada masih bersifat umum. Seharusnya Pokja kecamatan mengusulkan
pelatihan KPP ke tim secretariat kabupaten.
Pelatihan yang pernah dilakukan masih minim sekali dan hanya diikuti
oleh ketua.
Fasilitator
Kecamatan 2:
Belum
pernah dilakukan pelatihan KPP, tetapi pada saat kita melakukan pendampingan,
kita sering mengajarkan bagaimana sebuah KPP yang ideal. Saya rasa pihak
provinsi atau kabupaten perlu mengadakan pelatihan KPP tentang bagaimana cara
mengelola sebuah organisasi sekaligus melakukan penguatan kapasitas atau studi
banding di program lain.
Fasilitator
Kecamatan 3:
Kalau
pelatihan khusus tentang KPP, belum pernah ada.
Tetapi rata – rata anggota dan pengurus KPP sudah familiar dengan
tupoksi mereka , karena sebelumnya sudah ada program yang mirip didesa
tersebut. KPP perlu juga ikut pelatihan manajemen organisasi.
Berdasarkan
hasil kuesioner yang sudah diisi oleh responden serta hasil wawancara dengan
Fasilitator Kecamatan, selama ini belum ada pelatihan khusus tentang KPP,
sehingga terjadi gap atau ketidakcapaian kinerja KPP. Untuk mengatasi gap atau ketidakcapaian
kinerja tersebut perlu dilakukan pelatihan KPP tentang:
1. Anggota
atau pengurus KPP membutuhkan pelatihan yang terkait dengan pembuat dokumen
perencanaan dan dokumen penganggaran kegiatan
2. Anggota
atau pengurus KPP membutuhkan pelatihan yang terkait dengan bagaimana membuat
aturan dalam sebuah kelompok.
3. Anggota
atau pengurus KPP membutuhkan pelatihan yang terkait dengan bagaimana
pengelolaan dana dan cara menghimpun dana dari sumber lain serta membuat
peluang usaha bersama.
4. Anggota
atau pengurus KPP membutuhkan pelatihan yang terkait dengan bagaimana
pengelolaan dana dan cara menghimpun dana dari sumber lain serta membuat
peluang usaha bersama.
5. Pengurus
KPP membutuhkan pelatihan yang terkait dengan proses administrasi sebuah
organisasi serta bagaimana proses pencatatan pembukuan organisasi tersebut.
4.4 Pembahasan
Pada bagian
pembahasan ini akan diuraikan tentang gambaran kinerja kelompok pemanfaat dan
pemelihara, kesenjangan/ketidakcakapan/ketidakcapaian kinerja kelompok
pemanfaat dan pemelihara serta identifikasi kebutuhan pelatihan yang dibutuhkan
oleh kelompok pemanfaat dan pemelihara.
Gambaran
Kinerja kelompok Pemanfaat dan Pemelihara
Berdasarkan
hasil penelitian, dapat disimpulkan tentang gambaran kinerja kelompok pemanfaat
dan pemelihara berdasarkan lima unsur/variable yang diteliti yaitu: 1)
Penyediaan perencanaan dan penganggaran kegiatan pemeliharaan infrastruktur, 2)
Pengendalian pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur, 3) Pengelolaan
kontribusi dari pengguna serta bantuan pihak lain, 4) Penyediaan laporan
perkembangan fisik secara rutin, dan 5) Penyediaan kemampuan teknis konstruksi
adalah secara umum kinerja kelompok
pemanfaat dan pemelihara PNPM - PISEW Provinsi Bengkulu berada dalam kriteria Kurang
Baik, yaitu pada nilai rata – rata 2.36.
Sementara untuk mencapai sebuah kinerja yang cukup, sesuai dengan
standar minimal organisasi, kinerja kelompok pemanfaat dan pemelihara paling
tidak harus mencapai nilai rata–rata 2.60. Artinya ada kesenjangan/
ketidakcakapan/ketidakcapaian kinerja sebesar 0.24.
Kinerja kelompok
pemanfaat dan pemelihara dilihat dari unsur tersedianya perencanaan kegiatan
dan penganggaran pemeliharaan infrastruktur masuk dalam kategori kurang
baik. Untuk item perencanaan dan
penganggaran pemeliharaan yang sudah dituangkan dalam dalam form isian yang
ditandatangai oleh kepala desa dan ketua KPP sangat kecil sekali.
Kinerja
kelompok pemanfaat dan pemelihara dilihat dari unsur/variable terkendalinya
pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur masuk dalam kategori kurang
baik. Untuk item evaluasi terhadap
kegiatan yang sudah dilaksanakan, masih sangat rendah sekali.
Kinerja kelompok
pemanfaat dan pemelihara dari unsur/variable terkelolanya kontribusi dari
pengguna serta bantuan pihak lain dalam kategori kurang baik. Dalam unsur/variable ini kontribusi dana
operasional KPP baru semata – mata bersumber dari iuran anggota KPP. Namun demikian secara umum, sumber dana lain,
baik yang berasal dari bantuan pemerintah desa, bantuan pihak lain yang tidak
mengikat serta dari usaha lain pengurus yang sah relatif kecil.
Kinerja kelompok
pemanfaat dan pemelihara dilihat dari unsur/variable Tersedianya laporan
perkembangan fisik secara rutin dalam kategori kurang baik. Namun demikian untuk item KPP memiliki daftar
pengurus dan anggota masuk dalam kategori baik termasuk dalam berita acara
pembentukan KPP.
Kinerja kelompok
pemanfaat dan pemelihara dilihat dari unsur/variable Tersedianya teknis
konstruksi masuk dalam kategori cukup baik.
Untuk item pemahaman teknis pemeliharaan, hampir semua responden
memahamai teknis pemeliharaan.
Kesenjangan/Ketidakcakapan/Ketidakcapaian Kinerja Kelompok
Pemanfaat
dan Pemelihara
Kesenjangan/ketidakcakapan/ketidakcapaian
kinerja kelompok pemanfaat dan pemelihara Berdasarkan hasil penelitian
berdasarkan unsur – unsur yang telah ditetapkan organisasi adalah tentang: 1)
penyediaan perencanaan dan penganggaran kegiatan pemeliharaan infrastruktur, 2)
pengendalian pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur, 3) pengelolaan
kontribusi dari pengguna serta bantuan pihak lain. Ketiga unsur tersebut memiliki
skor dibawah standar minimal organisasi.
Sedangkan dua unsur lainnya, yaitu penyediaan laporan perkembangan fisik
secara rutin, dan penyediaan kemampuan teknis konstruksi memiliki skor melebihi
standar minimal organisasi.
Identifikasi
Kebutuhan Pelatihan yang dibutuhkan
Unsur
– unsur yang memiliki skor dibawah standar minimal organisasi, berdasarkan skor
gap tertinggi yaitu: 1) Pengelolaan
kontribusi dari pengguna serta bantuan pihak lain, 2) Pengendalian pemanfaatan
dan pemeliharaan infrastruktur, 3) Penyediaan perencanaan dan penganggaran
kegiatan pemeliharaan infrastruktur, dalam rangka meningkatkan kinerja kelompok
pemanfaat dan pemelihara, salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah perlu
dilakukan pelatihan.
Pelatihan
– pelatihan yang dibutuhkan tersebut adalah pelatihan tentang bagaimana cara
mengelola kontribusi yang didapat oleh kelompok pemanfaat dan pemelihara,
pelatihan tentang bagaimana cara mengendalikan pemanfaatan dan pemeliharaan
infrastruktur, pelatihan tentang bagaimana cara merencanakan dan menganggarkan sebuah
kegiatan tentang pemeliharaan infrastruktur.
Implikasi
Strategis
Berdasarkan
hasil penelitian terdapat beberapa unsur atau variable kinerja kelompok
pemanfaat dan pemelihara yang masih berada di bawah rata – rata. Dari 5 unsur atau variable yang diteliti,
yang berada dibawah rata – rata adalah tersedianya
perencanaan kegiatan dan penganggaran pemeliharaan infrastruktur, terkendalinya pemanfaatan dan pemeliharaan
infrastruktur, terkelolanya kontribusi dari pengguna serta bantuan pihak lain,
dan tersedianya laporan perkembangan fisik secara rutin. Sedangkan untuk unsur atau variable tersedianya
kemampuan teknis konstruksi melebihi nilai standar minimal organisasi..
Hasil
penelitian tentang analisis kinerja dan identifikasi kebutuhan pelatihan
kelompok pemanfaat dan pemelihara pada program PNPM – PISEW adalah:
a. Secara
umum kinerja kelompok pemanfaat dan pemelihara pada program PNPM – PISEW masuk
dalam kategori kurang baik, sehingga perlu dilakukan upaya agar kinerja
tersebut dapat ditingkatkan.
b. Memberikan
informasi tentang aspek – aspek apa saja yang perlu diperbaiki dan ditingkat
bagi kelompok pemanfaat dan pemelihara di program PNPM – PISEW
c. Salah
satu cara untuk meningkatkan kinerja kelompok pemanfaat dan pemelihara pada
program PNPM – PISEW adalah dengan meningkatkan kompetensi kelompok pemanfaat
dan pemelihara melalui pelatihan – pelatihan, terutama yang berkaitan dengan
unsur – unsur yang sudah ditetapkan organisasi.
Implikasi
strategis yang dapat dilakukan berkaitan dengan hasil penelitian tentang
analisis kinerja dan identifikasi kebutuhan pelatihan kelompok pemanfaat dan
pemelihara pada program PNPM – PISEW melakukan penguatan kapasitas kelompok
pemanfaat dan pemelihara pada kelima unsure yang sudah menjadi standar
organisasi.
Peningkatan
kinerja kelompok pemanfaat dan pemelihara untuk unsur tersedianya perencanaan
kegiatan dan penganggaran pemeliharaan infrastruktur, perlu dilakukan penguatan
terhadap pengisian form perencanaan dan penganggaran pemeliharaan yang
ditandatangai oleh kepala desa dan ketua KPP.
Peningkatan
kinerja kelompok pemanfaat dan pemelihara untuk unsur/variable terkendalinya
pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur, perlu dilakukan penguatan untuk
item evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.
Peningkatan kinerja
kelompok pemanfaat dan pemelihara untuk unsur/variable terkelolanya kontribusi
dari pengguna serta bantuan pihak lain, perlu dipikirkan tentang sumber
pendanaan untuk operasional KPP, yang selama ini baru semata – mata bersumber
dari iuran anggota KPP.
Peningkatan kinerja
kelompok pemanfaat dan pemelihara untuk unsur/variable Tersedianya laporan
perkembangan fisik secara rutin, perlu dilakukan penguatan, terutama untuk administrasi
pembukuan KPP yang terdiri dari buku catatan keuangan, buku notulen dan buku
catatan rencana dan realisasi.
Peningkatan kinerja
kelompok pemanfaat dan pemelihara untuk unsur/variable Tersedianya teknis
konstruksi masuk dalam kategori cukup baik.
Namun demikian masih diperlukan upaya peningkatan kapasitas terkait
dengan pengetahuan konstruksi dan teknis pemeliharaan.
KESIMPULAN
DAN SARAN
Kesimpulan
1. Berdasarkan
hasil penelitian, dapat disimpulkan tentang gambaran kinerja kelompok pemanfaat
dan pemelihara berdasarkan lima unsur/variable yang diteliti yaitu: 1) Penyediaan
perencanaan dan penganggaran kegiatan pemeliharaan infrastruktur, 2) Pengendalian
pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur, 3) Pengelolaan kontribusi dari
pengguna serta bantuan pihak lain, 4) Penyediaan laporan perkembangan fisik
secara rutin, dan 5) Penyediaan kemampuan teknis konstruksi adalah secara umum kinerja kelompok pemanfaat dan pemelihara berada
dalam kriteria Kurang Baik, yaitu pada nilai rata – rata 2.36. Sementara standar minimal organisasi adalah
2.60.
2. Kesenjangan/ketidakcakapan/ketidakcapaian
kinerja kelompok pemanfaat dan pemelihara Berdasarkan hasil penelitian
berdasarkan unsur – unsur yang telah ditetapkan organisasi adalah tentang: 1) penyediaan
perencanaan dan penganggaran kegiatan pemeliharaan infrastruktur, 2) pengendalian
pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur, 3) pengelolaan kontribusi dari
pengguna serta bantuan pihak lain. Ketiga unsur tersebut memiliki skor dibawah
standar minimal organisasi.
3. Unsur
– unsur yang memiliki skor dibawah standar minimal organisasi, berdasarkan skor
gap tertinggi yaitu: 1) Pengelolaan
kontribusi dari pengguna serta bantuan pihak lain, 2) Pengendalian pemanfaatan
dan pemeliharaan infrastruktur, 3) Penyediaan perencanaan dan penganggaran
kegiatan pemeliharaan infrastruktur, dalam rangka meningkatkan kinerja kelompok
pemanfaat dan pemelihara, salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah perlu
dilakukan pelatihan. Pelatihan –
pelatihan yang dibutuhkan tersebut adalah pelatihan tentang bagaimana cara mengelola
kontribusi yang didapat oleh kelompok pemanfaat dan pemelihara, pelatihan
tentang bagaimana cara mengendalikan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur,
pelatihan tentang bagaimana cara merencanakan dan menganggarkan sebuah kegiatan
tentang pemeliharaan infrastruktur.
Sedangkan untuk unsur – unsur yang memiliki skor melebihi standar
minimal organisasi yaitu: 1) Penyediaan kemampuan teknis konstruksi, 2)
Penyediaan laporan perkembangan fisik secara rutin juga dapat dilakukan
penguatan kapasitas, jika terlebih dahulu ketiga unsur yang memiliki skor
kurang dari standar organisasi sudah dilakukan pelatihan.
Saran
Dari
hasil penelitian yang diperoleh, maka penulis berupaya memberikan saran sebagai
berikut:
1. Pada
unsur penyediaan perencanaan dan penganggaran kegiatan, item yang perlu
diprioritaskan adalah tentang bagaimana
jadwal pemeliharaan yang sudah disepakati dapat dituangkan kedalam form
isian yang ditandatangani oleh kepala desa dan ketua KPP.
2. Pada
unsur pengendalian pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur, setiap kegiatan
pemeliharaan yang sudah dilakukan, perlu dilakukan evaluasi bagaimana realisasi
pelaksanaannya.
3. Pada
unsur pengelolaan kontribusi dari pengguna dengan baik, sumber pendanaan masih
berasal dari iuran anggota dan belum ada bantuan dari pemerintah desa. Diharapkan pemerintah kabupaten agar menganggarkan
pendanaan untuk kegiatan KPP.
4. Pada
unsur penyediaan laporan perkembangan secara rutin, secara umum sudah cukup,
namun terkait dengan administrasi pembukuan masih cukup rendah, sehingga perlu
dilakukan penguatan tentang administrasi KPP terutama yang berkaitan dengan
pencatatan kegiatan rapat/buku notulen, buku catatan rencana dan realisasi,
serta buku catatan keuangan.
5. Selain
dalam bentuk pelatihan, pihak tim sekretariat kabupaten terutama SKPD Bappeda
dan PU bidang Cipta Karya perlu menyiapkan reward.
DAFTAR PUSTAKA
Aisworth, Smith dan Millership (2007:
73) Diakses dari situs Bangkit R pada
tanggal 12
Oktober jam 20.21
As’ad, Moh, 1997, Psikologi Industri, Liberty, Yogyakarta
Dessler,
Gary, 2010, (terjemahan Paramita Rahayu), Manajemen Sumberdaya
Manusia,
Indeks, Jakarta
Gray, Edmund R and Smeltzer, Larry R,
1990, Management : The Competitive,
edge,
Mc Millan, Singapore
Handoko T. Hani, 1996, Manajemen
Personalia dan Sumber Daya Manusia,
Yogyakarta:
BPFE
Husnan, Suad, 1996, Manajemen Keuangan: Alat – Alat Pengendali Keuangan,
Lierty,
Yogyakarta
Hutapea dan Thoha (2008: 4) Diakses dari
situs Bangkit R pada tanggal 14
Oktober
jam 20.21
Mangkunegara, 2000, Manajemen Sumber Daya Manusia, Remaja Rosdakarya,
Bandung
Manulang, M, 1997, Manajemen Personalia, Ghalia Indonesia,
jakarta
Notoadmodjo, Soekijo, 1998, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Edisi
Revisi,
PT Rieneka
Cipta, Jakarta
Russel, Joyce E.A. and H. Jhon
Bernardin, 1998, Human Resources
Management:
an Experiental Approach,
(2nd Ed), McGraw Hill, New York
Siagian, Sondang P, 1994. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia,
Rineka Cipta,
Jakarta.
Simamora, Hendri, 2004, Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi 3,
STIE YKPN.
Tim Koordinasi PNPM – PISEW Pusat, 2011,
Panduan Teknis PNPM – PISEW,
Jakarta
Tjiptono, Fandi, 1996, Manajemen Pemasaran, Elekmedia Komputindo, Jakarta.
Umar, Husein, 2010, Desain Penelitian Manajemen Startegik,
Rajawali Press
Watson Wyatt dalam Ruky (2003: 106)
Diakses dari situs Bangkit R pada
tanggal 15
Oktober jam
10.26
